The Ultimate Guide To reformasi intelijen
The Ultimate Guide To reformasi intelijen
Blog Article
Permasalahan intelijen di negara Pancasila sekarang adalah ketidakmengertian kelompok kecil masyarakat sipil bahwa perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
, keadaan politik yang kurang stabil juga memberikan dukungan ekstra bagi pelaku teror, kelompok teror dapat memiliki ruang gerak yang memadai.
Assaults against climate or environmental advocacy typically entail tenurial/land conflict and SLAPPs have been filed against the immediately impacted and protesting communities.
At the end of 2020, the government dissolved the Countrywide Fee of the Elderly as a result of Presidential Decree No twelve/2020 on the basis of effectiveness of presidency affairs to accomplish the national advancement strategic approach. CSOs considered the dissolution as further more evidence of diminishing elderly men and women representation in countrywide progress.
Di satu sisi badan intelijen tahu kepentingan clientnya, sebaliknya sang consumer juga harus tahu apa yang dibutuhkan oleh badan intelijen agar dapat menghasilkan produk intelijen yang bermutu one .
Besides the LPNKs, other establishments are formed by Laws and Presidential Restrictions as impartial bodies. Theoretically, the distinction between these independent bodies and LPNK is The actual fact that they are coordinated below a particular ministry and instantly report back to the President, While this will likely not automatically be the case in practice. Such entire body could be founded with the promulgation of a certain legislation (e.g., the Countrywide Narcotic Company was formed by virtue of Presidential Decree No. 116 of 1999 on Countrywide Narcotic Agency as amended by Presidential Decree No. seventeen of 2002) or fashioned as Component of Legislation to help the fundamental policy (e.
Konfik yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pada 1998-2001 juga merupakan salah satu contoh. Konflik di Poso melibatkan konflik antara agama Islam dan Kristen yang berakibat pada kerusuhan massal yang memakan banyak korban meninggal, korban luka, dan tempat peribadatan dan rumah yang dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Doctrine: Doctrine is view of legislation from jurists or legal Students. Doctrine is placed on interpret a basic conception of legislation within just other lawful sources or to deliver clarification on ambiguity of regulations. Doctrine in and of alone doesn't have a binding electrical power. On the other hand, it is quite prevalent for litigation cases to supplant their arguments with doctrine and to submit books of lawful scholar pointing to a particular doctrine as evidence in court docket. Quite a few courts have consequently expressly referred to thoughts of authorized scholars to interpret specified challenges derived from the Most important source of regulation.
Praktik intelijen mesti berlomba dengan waktu untuk memperoleh informasi yang dirasa cukup untuk mencegah terjadinya ancaman. Variabel kesahihan informasi intelijen tidak hanya keakuratan, melainkan juga kecepatan. Artinya penarikan kesimpulan tidak perlu mengandalkan bukti-bukti yang lengkap, melainkan informasi yang paling sedikit mengandung asumsi.
Foundations proven by foreign folks or entities will need to have at least a single Indonesian member klik disini on The chief board; that member have to serve as the muse’s chair, secretary or treasurer.
Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini tengah menghadapi ancaman serius berkaitan dengan mengerasnya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.
Bukan berarti praktik intelijen dapat dilaksanakan secara semena-mena. Basis etis praktik intelijen sangat jelas dan gamblang dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi
Tapi apa yang bisa kita rasakan dan kita lihat dari hasil reformasi ini? Reformasi yang telah berjalan enam belas tahun ini semula bertujuan menegakkan demokrasi dan HAM, kini kita lihat hasilnya.
Permasalahan yang harus diatasi oleh para legislator adalah mencari jalan, agar dapat menyusun Undang-undang Intelijen yang berada di luar sistem Peradilan Kriminal.